Kontrak Inpex & total akan habis, pemerintah serahkan blok mahakam ke pertamina

JAKARTA –Pemerintan telah menyerahkan  sepenuhnya  pe­ngelolaan  Blok  Mahakam  ke­pada  PT  Pertamina  (Persero) tanpa melibatkan PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation yang kontraknya sudah habis. Keputusan ini diapreasi banyak kalangan karena dinilai menjadi pilihan ideal untuk ketahanan energi nasional.
“Pertamina   harus   berani mengelola  sendiri  dan  harus bisa. Ini untuk menunjukkan kedepan bahwa kita mampu,” ujar Rudy Laksmono Widayatno, Kepala Program Studi Ketahanan, Universitas   Pertahanan,   di Jakarta kepada pers di Jakarta, Selasa (28/6). http://harga.web.id/daftar-harga-hotel-termurah-di-jogja-2014.infoMenurut  Rudy,  keterlibatan Total  dan  Inpex  selain  kon­traknya  sudah  habis,  kedua perusahaan   tersebut   sudah lama mengelola dan mengolah Blok  Mahakam.  Menurutnya saat ini waktu yang tepat bagi Pertamina untuk mengelola aset milik negara. Pengelolaan  blok  mahakam ini bukan tanpa risiko. Per­tamina   dihadapkan   dengan penu runan  produksi  karena karena belum siap mengambil alih  pengelolaan  dan  pengo­lahan.
 “Solusinya,  Pertamina harus memperkecil gap antara dikelola  sendiri  dengan  pada saat  dikelola  Total,”  katanya.
Tetapi Pertamina bisa memetik banyak keuntungan jika menge­lola sendiri, karena ada proses pembelajaran langsung (learn­ ing by doing). Kontrak  pengelolaan  Blok Mahakam  yang  di miliki  PT Total  EP  Indonesie  dan  Inpex Corporation   akan   berakhir Desember  2017.    Pemerintah telah  memutuskan untuk menyerah­kan hak pengelolaan 100 persen  Blok     Mahakam     kepada Pertamina. Namun    pemerintah    me­ngizinkan  Pertamina  meng­gandeng Total dan Inpex sebagai mitra.     Sebab,     dua perusahaan   migas   ini sudah   berpengalaman mengelola     blok     di Kalimantan Timur. Tapi, kepemilikan Total dan In­pex di Blok Mahakam di­ batasi maksimal 30 persen saham.


Sumber: Radar surabaya

Bank JAtim jajaki kerjasama dengan Bank asal tiongkok

SURABAYA –PT    Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur   (Bank   Jatim)   Tbk sedang menjajaki kerjasama dengan  BPD  asal  Tiongkok yang  berpusat  di  Nanjiang. Kerjsama  tersebut  diyakini bakal meningkatkan kinerja dan memberi banyak man faat bagi keduanya baik dari sisi konvensional maupun syariah. Direktur   Utama   Bank Jatim, R Soeroso mengatakan bahwa  saat  ini  kemitraan ma sih dalam proses pemba­hasan yang intensif. Kedua belah    pihak    berencana mengikat  diri  dalam  nota kesepahaman  (MoU)  pada bulan  depan  atau  selepas Hari Raya Idul fitri 2016. http://harga.web.id/harga-alat-fitnes-untuk-mengecilkan-perut-yang-murah-dan-efektif.info
“Kerja sama ini merupakan G to G, antara pemerintah Provinsi Jatim dengan BPD asal Tiongkok dari Nanjiang yang merupakan   basis   provinsi muslim disana. Kerja sama ini juga untuk mem biayai aktivitas ekspor dan impor antara Jatim dan  Tiongkok,”  ujarnya  di Surabaya, Selasa (28/6).
 Soeroso me nyebut, kemitraan tersebut sebagai  upaya  Bank  Jatim untuk go international . Selain itu, Bank Jatim juga juga  sedang  menjajaki  ker­jasama dengan bank syariah yang   juga   berasal   dari Tiongkok. “Kami belum bisa sebutkan  nama  bank  yang bakal kami gandeng. Semua akan  kami  beberkan  lebih jelas manakala MoU sudah ditandatangani,” tegasnya.
Penjajagan dengan bank bank  asing  ini  tidak  lepas dari   kondisi   perbankan Indonesia    yang    sangat menggiurkan    di    mata internasional. Selain demand dan  nasabah  yang  besar, faktor   lain   adalah   suku bunga yang masih tinggi. Ia menambahkan, pihaknya masih  menantikan  laporan kinerja   dari   kedua   bank tersebut, terurama Dana Pihak Ketiga (DPK) serta dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Itu karena  nan tinya  bank  asal Tiongkok   tersebut   hendak menem pat kan dana ZIS dari masya ra kat    muslim    di negaranya ke pada Bank Jatim senilai Rp 5 triliun.
“Untuk bank syariah akan mengalokasikan  Rp  3,5  tri­ liun, sedangkan dari BPD Rp 1,5 triliun. Lantas dua bank ini menginginkan Bank Ja tim menyalurkan   dana   Rp   5 triliun sebagai kredit produk­tif  dengan  bunga  0  per sen. Untuk  itu  kami  masih  me­nelaah  lebih  jauh  soal  dana ZIS,” urainya

sumber: radar surabaya